Thursday, April 15, 2021

Dampak Implementasi Otonomi Daerah pada Madrasah

Dampak Implementasi Otonomi Daerah pada Madrasah
(Studi di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang)

Undang-undang Otonomi Daerah sesungguhnya tidak ditujukan pada lembaga madrasah, karena sampai saat ini madrasah tetap bertahan pada bentuk sentralisasi, sesuai dengan bunyi undang-undang Pemerintah Daerah pasal 10 ayat 3 huruf f, disebutkan bahwa salah satu urusan pemerinthan yang tidak didesentralisasi ke daerah adalah urusan agama, meskipun begitu undang-undang otonomi pendidikan secara tidak langsung  di tingkat implementasi  menyebabkan rumitnya persoalan pada lembaga madrasah, karena posisi madrasah menjadi serba salah dan bagai “anak tiri” di negara Indonesia yang konon masyoritas penduduknya beragama Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang SistemPendidikan Nasional, posisi lembaga madrasah telah disejajarkan dengan sekolah umum, yang artinya madrasah  menjadi satu kesatuan pendidikan secara nasional, kesejajaran posisi tersebut berdampak pada meningkatnya motivasi para pendiri dan pengelola lembaga madrasah untuk melakukan berbagai perubahan dan perombakan madrasah, agar secara kualitas mampu bersaing dengan lembaga pendidikan umum. Misalnya dengan munculnya berbagai bentuk model lembaga madrasah yang hakekatnya adalah bertujuan agar madrasah menjadi lembaga pendidikan yang survave  di tengah-tengah gelombang perubahan kebijakan. 

Buku ini menyimpulkan bahwa dampak implementasi kebijakan pendidikan di era otonomi daerah walaupun secara langsung tidak ditujukan pada madrasah, namun selain memiliki dampak  positif, juga menimbulkan dampak negatif dampak negatif  diantaranya sulitnya meningkatkan kualitas bidang Kelembagaan, pendanaan  dan  ketenagaan madrasah. 

Buku ini menggunakan sumber utama dari data-data kepustakaan dan penelitian lapangan terhadap berbagai dampak yang timbul dari implementasi kebijakan Undang-Undang Otonomi Daerah pada madrasah. 

Selanjutnya data-data tersebut  dibaca, dikaji dan dikembangkan dalam kerangka analisis historis dan pendekatan etnografis. analisis historis, karena penulis bermaksud menelusuri  munculnya Undang-Undang Otonomi daerah terutama yang berkaitan dengan pendidikan, husunya di  Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang provinsi Banten. Sedangkan pendekatan etnografis digunakan dengan maksud untuk mengetahui berbagai aktifitas dan pemikiran  pada lingkungan masyarakat madrasah baik secara struktural  maupun  kultural.

Detail:
Penulis: Umi Kultsum
Editor:  -
Bahasa: Indonesia
Tahun Terbit: 2017
Halaman: xii + 198 hlm
ISBN: 978-602-7775-74-9


Monday, April 12, 2021

Panduan Praktis Koperasi Syariah: Pendirian & Konversi


Buku pedoman ini disusun sebagai bentuk kepedulian yang besar dari Majelis Ulama Indonasia (MUI) Tanah Datar terhadap transaksi keuangan yang halal dan bebas riba. Tanah Datar sebagai pusat adat yang menjunjung tinggi semboyan adat basandi syarak dan syarak basandi kitabullah(ABS-SBK) hendaknya juga menjauhi transaksi riba sebagai mana dilarang dalam Agama. Sejalan dengan hal tersebut MUI Tanah Datar juga turut serta dalam percepatan pelaksanaan visi kabupaten tanah datar untuk menjadikan masyarakatnya sebagai masyarakat madani dan sejahtera yang berlandaskan folosofi ABS-SBK serta terhindarnya masyarakat dari praktek ekonomi ribawi.



Salah satu institusi yang turut mengembangkan perekonomian masyarakat Tanah Datar adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang cukup banyak berkembang adalah lembaga keuangan Mikro. Adapun praktek transaksi keuangan mikro yang dimaksud adalah koperasi. Oleh karena itu, sebagai central transaksi ekonomi, MUI berharap agar seluruh koperasi di Tanah Datar dapat beroperasi secara Syariah sehingga terhindar dari praktek ekonomi ribawi.


Selanjutnya, kehadiran buku pedoman ini juga dilatar belakangi oleh tingginya keinginan dari praktisi perkoperasian untuk mengetahui dan mempelajari secara lebih lengkap tentang tatacara peralihan koperasi dari konvensional ke syariah. Oleh karena itu, buku pedoman ini diharapkan dapat memenuhi keinginan praktisi maupun pembaca untuk mengetahui tata cara peralihan dari koperasi konvensional ke koperasi syariah.

Detail:

Penulis: Syukri Iska; Eficandra; Nasfizar Guspendri; Lola Nasution
Editor:  Ifelda Nengsih
Bahasa: Indonesia
Tahun Terbit: 2021
Halaman: vi + 121
ISBN: 978-602-5576-78-2


Monday, December 7, 2020

Kritik Sosial pada Pergumulan Isu Agama dan Musik di Baghdad dan Brussels

Tujuan buku penelitian ini adalah menganalisis kehadiran kritik sosial beserta pembentukan strukturnya yang didasarkan pada dimensi agama, sastra dan musik. Buku penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan psikologi sastra dan sosiologi sastra. Teori yang digunakan dalam pendekatan psikologi sastra adalah teori psikoanalisis yang diusung oleh Sigmund Freud (1920). Teori ini melihat gejala kepribadian, naluri dan kecemasan tokoh utama novel dalam dioalog yang disampaikannya sebagai bentuk kritik sosial. Teori yang digunakan dalah pendekatan sosiologi sastra adalah strukturalismen genetik yang diusung oleh Lucien Goldmann (1977). Teori ini mengoperasikan prinsip (fakta kemanusiaan, subjek kolektif, struktur, pandangan dunia, dan dialetika pemahaman dan penjelasan) yang akomodatif dalah melihat unifikasi kritik sosial secara komprehensif.

Penelitian ini sependapat dengan Goldmann dan Freud yang menyatakan bahwa novel merupakan cerminan budaya yang dihasilkan dari tradisi sosial, otoritas pengarang, pandangan normatif dan historis, perasaan-perasaan, aspirasi-aspirasi, dan nilai-nilai moral yang disepakati. Penelitian ini menolak pendapat Anne Karhio (2013), Jacqueline Aquino Siapno (2013), John Lwanda dan Chipo Kanjo (2013), Carol A. Hess (2013), dan Thomas D. Zlatic (2012) yang berpendapat bahwa kebohongan yang terkandung dalam lirik dan nada musik sebagai cermin dari kekhasan wilayah dan budaya setempat dalam domain agama maupun berbagai genre sastra tidak dapat berkontribusi secara positif pada kebudayaan dan nasionalisme karena bertentangan pada kritik sosial yang menjunjung tinggi keanggunan moral.

Buku yang berbasis penelitian ini ingin membuktikan bahwa semakin resisten nuansa kritik sosial dalam relasi agama dan musik, maka semakin provokatif pula aktualisasi performansi novel. Penelitian ini memungkinkan untuk berkontribusi dalam menjelaskan relasi musik dan agama dalam dinamika kebudayaan Iraq yang mewakili Timur-tengah dan kebudayaan Belgia yang mewakili Eropa berdasarkan semangat ide al-Madinah al-Fadilah (diusung oleh) al-Farabi yang menjadi obsesi pandangan dunia pengarang ('Ali Badr).

Detail:
Penulis: Teguh Luhuringbudi
Bahasa: Indonesia
Tahun Terbit: 2020
Halaman: xiii + 268


Friday, December 4, 2020

Relasi Kuasa Tokoh-Tokoh Nasionalisme dan Islam

Relasi Kuasa Tokoh-Tokoh Nasionalisme dan Islam
(Dalam Drama ‘Awdatu Alfirdaws Karya ‘Aliy Aḥmad Bākaṡir)

 „Awdatu Al-Firdaws merupakan karya Ali Ahmad Bākaṡir, yang ditulis pada tahun 1946. Tepat setahun setelah kemerdekaan Indonesia. Bākaṡir adalah termasuk dramawan produktif, novelis,dan penyair abad ke-20. Dia menulis hampir lima puluh karya sastra dan lebih dari tiga puluh drama karyanya bernuansa Islami. Bākaṡir salah satu keturunan Hadrami yang menunjukan dalam karyanya nilai-nilai Islam dan tradisi yang terjadi dalam masyarakat Islam.

Meskipun karya-karyanya berkontribusi sangat besar, terhadap sastra Arab dan Islam, Bākaṡir telah menerima kurangnya perhatian dari para sarjana baik di dunia Islam dan di dunia non Islam. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti membahas karya milik Bākaṡir, untuk mengenalkan salah seorang dramawan yang memiliki peran bagi bangsa yang berjuang dalam kemerdekaan negaranya. Kemudian dalam drama ini melihat upaya orang-orang Muslim yang berjiwa nasionalisme dan berjuang terhadap negaranya.

„Awdatu Al-Firdaws menggambarkan perjuangan tokoh bangsa untuk kemerdekaan nasional.Tokoh yang dimaksudkan dalam drama adalah para tokoh yang berjuang untuk Indonesia. Bākaṡir membentuk paradigma nasionalisme melalui kata-kata dari dialog. Dalam tulisan ini, peneliti berpendapat bahwa Bākaṡir berkeinginan untuk memberitahu kepada pembaca mengenai sejarah Indonesia. 

Kisah akhir dalam drama „Awdatu Al-Firdaws adalah, Bākaṡir membentuk para tokoh menyerupai layaknya para pahlawan sejarah yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini setidaknya bisa dijadikan sebagai pengingat akan proses dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.

Detail:
Penulis: Fathan Hunaefi
Bahasa: Indonesia
Tahun Terbit: 2020
Halaman: xii+ 168 hlm
ISBN: 978-602-5576-65-2



Monday, November 30, 2020

Kearifan Lokal Budaya Bugis dan Pluralisme

Kearifan Lokal Budaya Bugis dan Pluralisme
(Studi Pendidikan Karakter pada Perguruan Tinggi di Kota Palopo Tahun 2017-2020)

Buku ini membahas tentang kearifan lokal budaya Bugis dan pluralisme (Studi Pendidikan Karakter pada Perguruan Tinggi di Kota Palopo). Penelitian menjelaskan bentuk kearifan lokal budaya Bugis dan pluralisme, serta upaya pelestariannya melalui pendidikan sebagai upaya membangun karakter bangsa melalui pendidikan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan entopedagogi.

Buku ini menemukan: 1) Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal sejalan dengan nilai-nilai pluralisme yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. 2) Pelaksanaan pendidikan karakter kearifan lokal pada perguruan tinggi dilakukan beberapa model di antaranya: a) Model tudassipulung, b) living values, c) model pengayaan, b) model pembuatan keputusan dan aksi sosial, aktualisasi model menunjukkan kriteria baik yang ditunjukkan oleh perilaku mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung melalui observasi pembelajaran yang merupakan bagian dari penilaian pembelajaran. 3) Bahwa pendidikan karakter berbasis kearifan lokal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang plural karena Kota Palopo dihuni oleh masyarakat yang multietnis. Misalnya Bugis, Makassar, Rongkong dan Toraja. Serta berbagai suku bangsa, adat, kepercayaan, dan agama yang berbeda-beda. Mereka hidup rukun bersama, ditandai adanya kerja sama di semua aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, sampai kegiatan keagaamaan sudah terjalin paham toleransi dalam beragama yakni saling menghargai dan menghormati antara pemeluk agama. Kota Palopo mempunyai beberapa kearifan lokal, misalnya; Sipakatau artinya saling memanusiakan manusia, Sipakalebbi artinya saling memuliakan, Sipakaingge', artinya saling mengingatkan. Hal tersebut harus tetap dipelihara dan disosialisasikan, sehingga menjadi perekat bagi terciptanya serta terpeliharanya kerukunan umat beragama di Kota Palopo.

Detail:
Penulis: Yunus
Bahasa: Indonesia
Tahun Terbit: 2020
Halaman: xii+ 386 hlm
ISBN: 978-602-5576-64-5





Monday, November 23, 2020

Islam, Demokrasi dan Transisi Otonomi Khusus

Islam, Demokrasi dan Transisi Otonomi Khusus
(Politik dan Dinamika Identitas Lokal di Aceh, Indonesia)

Buku ini menjelaskan mengenai Islam, Demokrasi dan Transisi Otonomi Khusus (Politik dan Dinamika Identitas Lokal di Aceh, Indonesia). Ada dua tujuan dari penelitian ini. Pertama, menganalisispenyebab dari munculnya kembali Islam masuk di panggung politik Aceh setelah MoU Helsinki. Kedua, menganalisis pengaruh Islam di panggung politik Aceh pasca MoU Helsinki. Metode Penelitian yang digunakan ialah Metode Kualitatif. Kemudian, data primer bersandar pada wawancara dengan anggota partai politik lokal. Berikutnya, Buku ini menggunakan pendekatan Ilmu Politik dan kerangka teori Institusi Politik dan Ideologi Politik.

Selanjutnya, ada beberapa temuan penelitian dari Buku ini. Pertama, GAM tidak memiliki keinginan untuk membuat Aceh sebagai negara Islam. Oleh sebab itu, Islam tidak menjadi ideologi dari GAM. Hal ini berdasar pada penelitian dokumen resmi yang dimiliki GAM, baik pernyataan proklamasinya maupun MoU Helsinki. Kedua, Islam kembali masuk ke panggung politik Aceh pasca MoU Helsinki disebabkan pengaturan politik yang dibuat Pemerintah Pusat. Pengaturan politik itu mengharuskan GAM untuk membuat kebijakan publik mengenai Syariat Islam. Ketiga, pengaruh Islam di panggung politik Aceh pasca MoU Helsinki direalisasikan oleh Gubernur Aceh dan mayoritas anggota DPRA yang berasal dari GAM, dengan membuat beberapa kebijakan publik yang berkaitan dengan Syariat Islam.

Selain itu, persamaan penelitian penulis dengan peneliti lainnya ialah mengkaji ideologi dari GAM. Kemudian, perbedaan penelitian penulis dengan peneliti lainnya ialah penulis melakukan penelitian ideologi GAM mulai dari pendiriannya pada tahun 1976 hingga tahun 2018 atau pasca MoU Helsinki sedangkan peneliti sebelumnya melakukan penelitian ideologi GAM mulai dari pendiriannya hingga sebelum MoU Helsinki. Sementara itu, pada satu sisi, peneliti yang bernama Edward Aspinall (2009) dengan bersandar pada dokumen yang dimiliki GAM pada tahun 1992 menyatakan bahwa Islam menjadi ideologi dari GAM. Di sisi lain, peneliti yang bernama Kirsten E. Schulze (2004) dengan bersandar pada dokumen yang dimiliki GAM pada tahun 1976 menyatakan bahwa Islam tidak menjadi ideologi dari GAM.

Detail:
Penulis: M. Kamal Arifin
Bahasa: Indonesia
Tahun Terbit: 2020
Halaman: x + 214 hlm
ISBN: 978-602-5576-63-8



Thursday, November 19, 2020

Politik Pendidikan Agama di Sekolah

Politik Pendidikan Agama di Sekolah
(Studi Tentang Polemik Pendidikan Agama dalam UU No. 2 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti tentang politik pendidikan, yaitu proses pembentukan dan pemberlakuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, yang isinya secara khusus mengorganisasi pelaksanaan pendidikan agama di sekolah. Pembentukan pasal ini diharapkan mampu mewujudkan suatu negara Indonesia yang cerdas nan Pancasilais, suatu masyarakat yang sejahtera, damai dan sentosa lahir dan batin, dunia dan akhirat. Di Indonesia, Pendidikan Agama diyakini merupakan suatu mata pelajaran yang sesuai dengan amanah konstitusi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, melalui proses politik pendidikan yang wujudnya dituangkan dalam sebuah system perundang-undangan, Pendidikan Agama sangat penting untuk diajarkan pada sekolah, demi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu, Pendidikan Agama bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian, maka kajian ini difokuskan pada pembahasan tentang Pendidikan Agama bukan sebagai institusi pendidikan, akan tetapi sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah umum.

Melalui mata pelajaran umum (sain) diharapkan terbentuk peradaban pendidikan yang mumpuni mencerdaskan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mata pelajaran pendidikan agama diharapkan akan semakin mempertebal keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia pada segenap civitas akademika pendidikan. Paradigma pendidikan holistik dan Pancasilais, yang mengintegrasikan kecerdasan dengan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia itu, untuk mengkritisi dan menjawab pandangan pendidikan sekuler dari A.N Wilson2 dan Arthur J. D’Adamo.3 Selain itu, kajian ini juga ditujukan sebagai kritik dan jawaban atas kelompok kepentingan (interests groups) yang menentang perumusan dan pemberlakuan Pasal 12 ayat (1) huruf a tersebut ketika dibahas, disosialisasikan, dan diundangkan. Kelompok kepentingan (interest group) ini memiliki kecenderungan pendapat bahwa agama dengan beragam derivasi keilmuannya, terlebih mata pelajaran Pendidikan Agama, merupakan salah satu bagian dari religion’s way of knowing. Paradigma ini, dalam ranah pendidikan umum, memiliki potensi negatif untuk dilegislasi atau diterapkan, karena merupakam salah-satu akar penyebab dari konflik-konflik umat beragama. Oleh karena itu, Pendidikan Agama tidak perlu diwajibkan (compulsory) dalam pengajaran di sekolah. Bahkan kalau perlu, menurut kelompok ini, Pendidikan Agama dihilangkan dari kurikulum sekolah, diganti dengan science’s way of knowing yang lebih mencerdaskan manusia. Selain itu, agama dengan beragam produknya dengan tidak terkecuali pendidikan agama, merupakan bagian budaya ketatamasyarakatan dan ketatanegaraan yang berada dalam ranah privasi. Oleh karenanya, mata pelajaran agama seyogyanya secara sukarela (voluntary) saja untuk diajarkan di institusi pendidikan umum.

Detail:
Penulis: Syafi’i
Bahasa: Indonesia
Tahun Terbit: 2020
Halaman: xii + 462 hlm
ISBN: 978-602-5576-61-4






Dampak Implementasi Otonomi Daerah pada Madrasah

Dampak Implementasi Otonomi Daerah pada Madrasah (Studi di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang) Undang-undang Otonomi Daerah sesungguh...