Tujuan buku penelitian ini adalah menganalisis kehadiran kritik sosial beserta pembentukan strukturnya yang didasarkan pada dimensi agama, sastra dan musik. Buku penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan psikologi sastra dan sosiologi sastra. Teori yang digunakan dalam pendekatan psikologi sastra adalah teori psikoanalisis yang diusung oleh Sigmund Freud (1920). Teori ini melihat gejala kepribadian, naluri dan kecemasan tokoh utama novel dalam dioalog yang disampaikannya sebagai bentuk kritik sosial. Teori yang digunakan dalah pendekatan sosiologi sastra adalah strukturalismen genetik yang diusung oleh Lucien Goldmann (1977). Teori ini mengoperasikan prinsip (fakta kemanusiaan, subjek kolektif, struktur, pandangan dunia, dan dialetika pemahaman dan penjelasan) yang akomodatif dalah melihat unifikasi kritik sosial secara komprehensif.
Penelitian ini sependapat dengan Goldmann dan Freud yang menyatakan bahwa novel merupakan cerminan budaya yang dihasilkan dari tradisi sosial, otoritas pengarang, pandangan normatif dan historis, perasaan-perasaan, aspirasi-aspirasi, dan nilai-nilai moral yang disepakati. Penelitian ini menolak pendapat Anne Karhio (2013), Jacqueline Aquino Siapno (2013), John Lwanda dan Chipo Kanjo (2013), Carol A. Hess (2013), dan Thomas D. Zlatic (2012) yang berpendapat bahwa kebohongan yang terkandung dalam lirik dan nada musik sebagai cermin dari kekhasan wilayah dan budaya setempat dalam domain agama maupun berbagai genre sastra tidak dapat berkontribusi secara positif pada kebudayaan dan nasionalisme karena bertentangan pada kritik sosial yang menjunjung tinggi keanggunan moral.
Buku yang berbasis penelitian ini ingin membuktikan bahwa semakin resisten nuansa kritik sosial dalam relasi agama dan musik, maka semakin provokatif pula aktualisasi performansi novel. Penelitian ini memungkinkan untuk berkontribusi dalam menjelaskan relasi musik dan agama dalam dinamika kebudayaan Iraq yang mewakili Timur-tengah dan kebudayaan Belgia yang mewakili Eropa berdasarkan semangat ide al-Madinah al-Fadilah (diusung oleh) al-Farabi yang menjadi obsesi pandangan dunia pengarang ('Ali Badr).
Relasi Kuasa Tokoh-Tokoh Nasionalisme dan Islam (Dalam Drama ‘Awdatu Alfirdaws Karya ‘Aliy Aḥmad Bākaṡir)
„Awdatu Al-Firdaws merupakan karya Ali Ahmad Bākaṡir, yang ditulis pada tahun 1946. Tepat setahun setelah kemerdekaan Indonesia. Bākaṡir adalah termasuk dramawan produktif, novelis,dan penyair abad ke-20. Dia menulis hampir lima puluh karya sastra dan lebih dari tiga puluh drama karyanya bernuansa Islami. Bākaṡir salah satu keturunan Hadrami yang menunjukan dalam karyanya nilai-nilai Islam dan tradisi yang terjadi dalam masyarakat Islam.
Meskipun karya-karyanya berkontribusi sangat besar, terhadap sastra Arab dan Islam, Bākaṡir telah menerima kurangnya perhatian dari para sarjana baik di dunia Islam dan di dunia non Islam. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti membahas karya milik Bākaṡir, untuk mengenalkan salah seorang dramawan yang memiliki peran bagi bangsa yang berjuang dalam kemerdekaan negaranya. Kemudian dalam drama ini melihat upaya orang-orang Muslim yang berjiwa nasionalisme dan berjuang terhadap negaranya.
„Awdatu Al-Firdaws menggambarkan perjuangan tokoh bangsa untuk kemerdekaan nasional.Tokoh yang dimaksudkan dalam drama adalah para tokoh yang berjuang untuk Indonesia. Bākaṡir membentuk paradigma nasionalisme melalui kata-kata dari dialog. Dalam tulisan ini, peneliti berpendapat bahwa Bākaṡir berkeinginan untuk memberitahu kepada pembaca mengenai sejarah Indonesia.
Kisah akhir dalam drama „Awdatu Al-Firdaws adalah, Bākaṡir membentuk para tokoh menyerupai layaknya para pahlawan sejarah yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini setidaknya bisa dijadikan sebagai pengingat akan proses dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
Detail: Penulis: Fathan Hunaefi Bahasa: Indonesia Tahun Terbit: 2020 Halaman: xii+ 168 hlm ISBN: 978-602-5576-65-2
Kearifan Lokal Budaya Bugis dan Pluralisme (Studi Pendidikan Karakter pada Perguruan Tinggi di Kota Palopo Tahun 2017-2020)
Buku ini membahas tentang kearifan lokal budaya Bugis dan pluralisme (Studi Pendidikan Karakter pada Perguruan Tinggi di Kota Palopo). Penelitian menjelaskan bentuk kearifan lokal budaya Bugis dan pluralisme, serta upaya pelestariannya melalui pendidikan sebagai upaya membangun karakter bangsa melalui pendidikan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan entopedagogi.
Buku ini menemukan: 1) Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal sejalan dengan nilai-nilai pluralisme yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. 2) Pelaksanaan pendidikan karakter kearifan lokal pada perguruan tinggi dilakukan beberapa model di antaranya: a) Model tudassipulung, b) living values, c) model pengayaan, b) model pembuatan keputusan dan aksi sosial, aktualisasi model menunjukkan kriteria baik yang ditunjukkan oleh perilaku mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung melalui observasi pembelajaran yang merupakan bagian dari penilaian pembelajaran. 3) Bahwa pendidikan karakter berbasis kearifan lokal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang plural karena Kota Palopo dihuni oleh masyarakat yang multietnis. Misalnya Bugis, Makassar, Rongkong dan Toraja. Serta berbagai suku bangsa, adat, kepercayaan, dan agama yang berbeda-beda. Mereka hidup rukun bersama, ditandai adanya kerja sama di semua aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, sampai kegiatan keagaamaan sudah terjalin paham toleransi dalam beragama yakni saling menghargai dan menghormati antara pemeluk agama. Kota Palopo mempunyai beberapa kearifan lokal, misalnya; Sipakatau artinya saling memanusiakan manusia, Sipakalebbi artinya saling memuliakan, Sipakaingge', artinya saling mengingatkan. Hal tersebut harus tetap dipelihara dan disosialisasikan, sehingga menjadi perekat bagi terciptanya serta terpeliharanya kerukunan umat beragama di Kota Palopo.
Detail: Penulis: Yunus Bahasa: Indonesia Tahun Terbit: 2020 Halaman: xii+ 386 hlm ISBN: 978-602-5576-64-5
(Politik dan Dinamika Identitas Lokal di Aceh, Indonesia)
Buku ini menjelaskan mengenai Islam, Demokrasi dan Transisi Otonomi Khusus (Politik dan Dinamika Identitas Lokal di Aceh, Indonesia). Ada dua tujuan dari penelitian ini. Pertama, menganalisispenyebab dari munculnya kembali Islam masuk di panggung politik Aceh setelah MoU Helsinki. Kedua, menganalisis pengaruh Islam di panggung politik Aceh pasca MoU Helsinki. Metode Penelitian yang digunakan ialah Metode Kualitatif. Kemudian, data primer bersandar pada wawancara dengan anggota partai politik lokal. Berikutnya, Buku ini menggunakan pendekatan Ilmu Politik dan kerangka teori Institusi Politik dan Ideologi Politik.
Selanjutnya, ada beberapa temuan penelitian dari Buku ini. Pertama, GAM tidak memiliki keinginan untuk membuat Aceh sebagai negara Islam. Oleh sebab itu, Islam tidak menjadi ideologi dari GAM. Hal ini berdasar pada penelitian dokumen resmi yang dimiliki GAM, baik pernyataan proklamasinya maupun MoU Helsinki. Kedua, Islam kembali masuk ke panggung politik Aceh pasca MoU Helsinki disebabkan pengaturan politik yang dibuat Pemerintah Pusat. Pengaturan politik itu mengharuskan GAM untuk membuat kebijakan publik mengenai Syariat Islam. Ketiga, pengaruh Islam di panggung politik Aceh pasca MoU Helsinki direalisasikan oleh Gubernur Aceh dan mayoritas anggota DPRA yang berasal dari GAM, dengan membuat beberapa kebijakan publik yang berkaitan dengan Syariat Islam.
Selain itu, persamaan penelitian penulis dengan peneliti lainnya ialah mengkaji ideologi dari GAM. Kemudian, perbedaan penelitian penulis dengan peneliti lainnya ialah penulis melakukan penelitian ideologi GAM mulai dari pendiriannya pada tahun 1976 hingga tahun 2018 atau pasca MoU Helsinki sedangkan peneliti sebelumnya melakukan penelitian ideologi GAM mulai dari pendiriannya hingga sebelum MoU Helsinki. Sementara itu, pada satu sisi, peneliti yang bernama Edward Aspinall (2009) dengan bersandar pada dokumen yang dimiliki GAM pada tahun 1992 menyatakan bahwa Islam menjadi ideologi dari GAM. Di sisi lain, peneliti yang bernama Kirsten E. Schulze (2004) dengan bersandar pada dokumen yang dimiliki GAM pada tahun 1976 menyatakan bahwa Islam tidak menjadi ideologi dari GAM.
Detail: Penulis: M. Kamal Arifin Bahasa: Indonesia Tahun Terbit: 2020 Halaman: x + 214 hlm ISBN: 978-602-5576-63-8
Politik Pendidikan Agama di Sekolah (Studi Tentang Polemik Pendidikan Agama dalam UU No. 2 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)
Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti tentang politik pendidikan, yaitu proses pembentukan dan pemberlakuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, yang isinya secara khusus mengorganisasi pelaksanaan pendidikan agama di sekolah. Pembentukan pasal ini diharapkan mampu mewujudkan suatu negara Indonesia yang cerdas nan Pancasilais, suatu masyarakat yang sejahtera, damai dan sentosa lahir dan batin, dunia dan akhirat. Di Indonesia, Pendidikan Agama diyakini merupakan suatu mata pelajaran yang sesuai dengan amanah konstitusi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, melalui proses politik pendidikan yang wujudnya dituangkan dalam sebuah system perundang-undangan, Pendidikan Agama sangat penting untuk diajarkan pada sekolah, demi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu, Pendidikan Agama bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian, maka kajian ini difokuskan pada pembahasan tentang Pendidikan Agama bukan sebagai institusi pendidikan, akan tetapi sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah umum.
Melalui mata pelajaran umum (sain) diharapkan terbentuk peradaban pendidikan yang mumpuni mencerdaskan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mata pelajaran pendidikan agama diharapkan akan semakin mempertebal keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia pada segenap civitas akademika pendidikan. Paradigma pendidikan holistik dan Pancasilais, yang mengintegrasikan kecerdasan dengan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia itu, untuk mengkritisi dan menjawab pandangan pendidikan sekuler dari A.N Wilson2 dan Arthur J. D’Adamo.3 Selain itu, kajian ini juga ditujukan sebagai kritik dan jawaban atas kelompok kepentingan (interests groups) yang menentang perumusan dan pemberlakuan Pasal 12 ayat (1) huruf a tersebut ketika dibahas, disosialisasikan, dan diundangkan. Kelompok kepentingan (interest group) ini memiliki kecenderungan pendapat bahwa agama dengan beragam derivasi keilmuannya, terlebih mata pelajaran Pendidikan Agama, merupakan salah satu bagian dari religion’s way of knowing. Paradigma ini, dalam ranah pendidikan umum, memiliki potensi negatif untuk dilegislasi atau diterapkan, karena merupakam salah-satu akar penyebab dari konflik-konflik umat beragama. Oleh karena itu, Pendidikan Agama tidak perlu diwajibkan (compulsory) dalam pengajaran di sekolah. Bahkan kalau perlu, menurut kelompok ini, Pendidikan Agama dihilangkan dari kurikulum sekolah, diganti dengan science’s way of knowing yang lebih mencerdaskan manusia. Selain itu, agama dengan beragam produknya dengan tidak terkecuali pendidikan agama, merupakan bagian budaya ketatamasyarakatan dan ketatanegaraan yang berada dalam ranah privasi. Oleh karenanya, mata pelajaran agama seyogyanya secara sukarela (voluntary) saja untuk diajarkan di institusi pendidikan umum.
Detail: Penulis: Syafi’i Bahasa: Indonesia Tahun Terbit: 2020 Halaman: xii + 462 hlm ISBN: 978-602-5576-61-4
Penelitian ini berangkat dari kegelisahan penulis seputar pernyataan bahwa pemahaman seorang penafsir sangat mungkin dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan, disiplin ilmu yang ditekuni, pengalaman, penemuan-penemuan ilmiah, dan kondisi sosial politik. Memungkinkan juga dipengaruhi situasi tertentu yang melingkupi dirinya, baik berupa tradisi, kultur maupun pengalaman hidup. Selain itu, dalam banyak kasus, penafsiran al-Qur’an dipengaruhi oleh adat istiadat suatu daerah. Ungkapan tersebut senada dengan pernyataan Gadamer (2006), Fazlur Rahman (1982) dan Quraish Shihab (1998). Penolakan penelitian ini ditujukan pada ungkapan Rachel Marion Scott (2009), yang menyatakan bahwa penafsiran ayat al-Qur’an yang terikat pada konteks sejarah, sosial, dan politik, merupakan ide awal untuk keluar dari makna teks yang sebenarnya. Pada akhir penelitian ini dapat disimpulkan bawah penafsiran dan pemikiran politik HAMKA yang berkaitan dengan Kenegaraan tidak dapat dikategorikan menjadi sebuah konsep pemikiran politik yang secara menyeluruh menyerupai dengan salah satu konsep pemikiran politik dalam kalangan Islam. Karena pada dasarnya, gagasan pemikiran politik HAMKA yang berkaitan dengan persoalan Kenegaraan lebih menitik beratkan pada kultur sosial politik Indonesia, ia mencoba untuk menuangkan ide atau gagasan pemikiran yang sesuai dengan kultur sosial politik Indonesia. Penafsiran atau pemikiran HAMKA terkait politik dan kenegaraan disinyalir terpengaruh beberapa kejadian, diantaranya; kolonialisme, afiliasi politik, perumusan undang-undang.
Detail:
Penulis: Syafiuddin Al Ayubi
Bahasa: Indonesia
Tahun Terbit: 2020
Halaman: x+ 246 hlm
ISBN: 978-602-5576-50-8
Catatan:
untuk membaca online klik pada tombol dibawah ini
silakan mengutif dari buku ini dengan menyebutkan sumber
semoga buku ini bermanfaat dan menjadi amal baik bagi penulis
Penyusunan buku ini didasarkan atas keinginan penulis untuk ikut serta berkontribusi dalam mewujudkan penguatan akreditasi Program Studi apalagi instrumen yang digunakan adalah instrumen baru yaitu Instrumen 9 Kriteria. Bagi banyak orang yang pernah penulis tanya, instrumen baru 9 Kriteria yang digunakan untuk akreditasi sangat sulit dibanding dengan instrumen lama, yaitu Instrumen 7 Standar. Oleh karena itu, dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat membantu para penyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) dalam rangka akreditasi Program Studi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Buku ini disusun berdasarkan pemahaman penulis terhadap Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi beserta Lampiran-lampirannya. Buku ini bukanlah panduan resmi BAN-PT untuk penyusunan LED Program Studi (LED PS) melainkan pendapat pribadi penulis yang didasarkan atas pengalaman selama menjadi asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan pengalaman menjadi Pembimbing Teknis Penyusunan Instrumen 9 Kriteria untuk akreditasi Program Studi maupun akreditasi Institusi (Perguruan Tinggi) di beberapa Perguruan Tinggi dan Program Studi.
Contoh-contoh yang ada dalam buku ini bukanlah model baku melainkan hanya sekedar pengantar dan alternatif. Selain membaca buku ini, para penyusun LED PS hendaknya langsung berpedoman kepada Panduan dari BAN-PT baik berupa Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri maupun Matriks Penilaiannya serta lainnya agar tidak salah sasaran.
Melalui buku ini, para pembaca diperkenalkan Rambu-rambu Umum Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi, Contoh Penyusunan Ringkasan Eksekutif, Pengisian Dasar Penyusunan, Pengisian Tim Penyusun dan Tanggung Jawabnya, Pengisian Mekanisme Kerja Penyusunan LED, Pengisian Kondisi Eksternal UPPS, Pengisian Kebijakan masing-masing Kriteria, Pengisian Strategi Pencapaian Standar, Pengisian Indikator Kinerja Utama (IKU), Pengisian Indikator Kinerja Tambahan (IKT), Pengisian Evaluasi Capaian Kinerja, Penjaminan Mutu, Pengisian Kepuasan Pengguna, Pengisian Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut, serta Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Unit Pengelola Program Studi Terkait Program Studi yang Diakreditasi. Semua hal tersebut disajikan dalam bentuk pengantar. Contoh-contoh yang ada masih sangat banyak kekurangan dan ketidaklengkapan sehingga masih banyak perlu diisi dan dilanjutkan.
Teknik Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi ini adalah untuk LED PS dalam rangka mempersiapkan akreditasi program studi jenjang 1) Sarjana, 2) Magister, 3) Doktor, 4) Diploma Tiga, 5) Sarjana Terapan, 6) Magister Terapan, dan 7) Doktor Terapan. Oleh sebab itu, para penyusun agar memperhatikan secara teliti perintah yang ada dari panduan. Perbedaan utamanya adalah pada aspek penilaian. Perbedaan penilaian dapat diperiksa lebih lanjut pada masing-masing Matriks Penilaian setiap jenjang. Selain itu, perlu dimaklumi bahwa oleh karena format instrumen akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi dengan Instrumen 9 Kriteria sama maka dalam beberapa hal, isi contoh yang ada dalam buku ini dan buku Teknik Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi ada kesamaan. Hal ini dimaksudkan agar para penyusun LED PS dan LED PT mudah memahaminya.
Semoga buku ini bermanfaat untuk membantu para penyusun LED PS dalam rangka akreditasi Program Studi yang menggunakan 9 Kriteria.
Penulis sangat mengharapkan saran dari para pembaca demi perbaikan penerbitan selanjutnya. Terima kasih.
